Penyaluran tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat.
Adapun rincian penyaluran bantuan ke daerah meliputi Kabupaten Agam sebesar Rp4.129.970.000; Kota Padang Rp3.445.000.000; Kabupaten Solok Rp3.445.000.000; Kabupaten Padang Pariaman Rp2.670.000.000; Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000; Kabupaten Tanah Datar Rp2.450.000.000;
Kemudian untuk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1.730.000.000; Kota Padang Panjang Rp1.410.000.000; Kota Solok Rp780.000.000; Kota Pariaman Rp395.000.000; Kabupaten Pasaman Rp395.000.000; Kabupaten Lima Puluh Kota Rp395.000.000; serta Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp395.000.000.
“Penyaluran bantuan tersebut kami prioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat terdampak,” jelas Mahyeldi.
Selain bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada organisasi perangkat daerah yang menangani langsung kebencanaan, antara lain BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.
“Total realisasi Belanja Tidak Terduga yang telah disalurkan mencapai Rp8.163.708.300. Dana ini digunakan untuk penyediaan logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur di lokasi terdampak,” ungkap Gubernur.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat semata, melainkan harus dilanjutkan dengan pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respon awal. Fokus kami adalah pemulihan yang berkeadilan, memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, serta memastikan masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan dengan bermartabat,” tegasnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat, Gubernur Mahyeldi menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, seluruh kementerian dan lembaga, TNI/Polri, BUMN/BUMD, pemerintah daerah se-Indonesia, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, PMI, Baznas, serta seluruh masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian dan solidaritas.
“Kami memastikan setiap rupiah bantuan disalurkan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak,” tutup Mahyeldi. (rdr/adpsb/bud)
