PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menegaskan Pemerintah Provinsi Sumbar tidak memiliki rencana membongkar jembatan maupun jalur kereta api di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO.
Mahyeldi menekankan pemerintah daerah justru berkomitmen menjaga, melestarikan, dan mereaktivasi jalur kereta api tersebut sebagai bagian dari aset sejarah dan warisan budaya Sumbar.
Penegasan itu disampaikan saat Mahyeldi menerima audiensi komunitas heritage yang membahas pemeliharaan situs sejarah di Sumbar, termasuk isu rencana pembongkaran jembatan kereta api Lembah Anai.
“Pemerintah Provinsi Sumbar tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Fokus kami adalah pelestarian dan reaktivasi, bukan pembongkaran,” kata Mahyeldi di Padang, Selasa.
Ia mengaku terkejut dengan beredarnya isu pembongkaran tersebut karena tidak pernah disampaikan atau dibahas sebelumnya di tingkat pemerintah provinsi.
“Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan gubernur. Padahal kebijakan kami jelas, yaitu menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” ujarnya.
Terkait surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat beredar, Mahyeldi menilai terjadi kesalahan komunikasi. Surat tersebut ditanggapi tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Sumbar, meskipun menyangkut aset strategis dan bersejarah.
Ia menyebut persoalan tersebut telah diklarifikasi melalui koordinasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan direktur jenderal terkait.
Mahyeldi juga mengungkapkan telah bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri Perhubungan. Dalam pertemuan itu disepakati tidak ada pembongkaran jalur kereta api, melainkan dilakukan kajian komprehensif untuk memastikan kelestarian sekaligus pemanfaatannya.
“Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi. Seharusnya dirawat dan dimanfaatkan, bukan dibongkar,” katanya.
Ia turut menyinggung kebijakan penonaktifan jalur kereta api di Sumbar pada masa lalu yang dinilai sebagai kekeliruan dan tidak boleh terulang. Saat ini, reaktivasi jalur kereta api, termasuk pengembangan jalur yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, telah masuk dalam agenda pemerintah daerah.
Sementara itu, arsitek sekaligus pegiat pelestarian Padang Heritage, Yulsi Munir, menyambut baik sikap tegas Gubernur Sumbar tersebut.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga jalur dan bagian rel kereta api yang terus berkurang, serta mengkaji perubahan struktur sejumlah jembatan di kawasan cagar budaya,” ujarnya. (rdr/ant)
