PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengapresiasi langkah ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo yang menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi sementara korban banjir bandang pada 28 November 2025.
Keputusan ini memungkinkan 11 kepala keluarga (KK) menempati Hunian Sementara (Huntara) di Kampuang Talang, Kelurahan Kapalo Koto, yang berada dekat rumah asal mereka di Jalan Koto Tuo Kenagarian Pauh Limo. Kawasan ini sebelumnya menjadi badan sungai pascabanjir.
Muharlion menilai lokasi Huntara aman dari luapan Sungai Batu Busuk, sekaligus menjadi contoh pelestarian nilai kekerabatan Minangkabau. Para ninik mamak, anak kemenakan, dan masyarakat setempat bergotong royong membangun Huntara dari material kayu dan sisa rumah yang hanyut.
“Ini contoh nyata bagaimana kearifan lokal mampu menyelesaikan persoalan sosial kompleks,” kata Muharlion. Ia menambahkan bahwa pola ini bisa dijadikan model bagi daerah lain di Padang untuk menghadapi kondisi darurat pascabanjir.
Selain Huntara, tanah pusako juga siap dihibahkan kepada pemerintah untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Lahan ini dirancang lengkap dengan fasilitas umum, kapling 7×14 meter, dan jalan selebar lima meter. Huntara yang ada nantinya bisa difungsikan sebagai dapur atau ruang pendukung Huntap.
Usar Rajo Kacik, Mamak Kapalo Warih Kaum Suku Tanjuang, menegaskan bahwa tujuan utama adalah memastikan anak kemenakan memiliki tempat tinggal yang layak dan tetap berada di lingkungan sosial yang sudah dikenal. Huntara Mandiri Talang kini dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih, listrik, serta akses mudah ke pendidikan dan kesehatan.
Muharlion menyebut langkah ini inspiratif karena memanfaatkan kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah keterbatasan lahan secara cepat, sambil menjaga nilai sosial dan budaya. (rdr/adv)
