Untuk hunian masyarakat terdampak, pembangunan hunian sementara (huntara) terus berjalan dengan dukungan BNPB. Namun pembangunan hunian tetap (huntap) masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan lahan aman bencana. Saat ini, 79 kepala keluarga menempati rusun khusus, sekitar 30 kepala keluarga di rusunawa, dan kawasan Simpang Haru diproyeksikan menampung 50–70 kepala keluarga.
Muharlion menegaskan pentingnya pendataan akurat terhadap sekitar 580 rumah yang hanyut dan rusak berat. Data ini menjadi dasar penyaluran bantuan, termasuk Dana Tunggu Huni (DTH) Rp500 ribu–Rp600 ribu per bulan agar tepat sasaran.
Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan dua lokasi untuk pembangunan huntap, masing-masing di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan, dengan total luas lahan sekitar tiga hektare. “Kami berharap pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan huntap di lahan ini, agar masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” ujarnya.
Selain permukiman, bencana juga merusak sektor infrastruktur dan pertanian. Kerusakan jaringan irigasi membuat sekitar 4.140 hektare sawah tidak dapat digarap, sembilan jembatan rusak, dan sejumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan berat yang membutuhkan penanganan segera.
Muharlion berharap sinergi kuat antara Pemerintah Kota Padang, DPRD, dan Kementerian PU dapat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sehingga pemulihan kehidupan masyarakat Kota Padang berjalan efektif dan nyata. (rdr/adv)
