PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa penyediaan hunian yang aman dan layak bagi warga terdampak banjir bandang menjadi kebutuhan paling mendesak yang harus segera direalisasikan.
Ia menyatakan DPRD Kota Padang mendukung penuh percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Pernyataan tersebut disampaikan Muharlion usai mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, dalam kunjungan kerja ke Kota Padang, Senin (15/12/2025).
Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau langsung dua lokasi lahan milik Pemko Padang yang disiapkan sebagai area pembangunan Huntara dan Huntap bagi warga terdampak bencana.
“Kebutuhan utama masyarakat korban bencana adalah tempat tinggal yang aman. Kami di DPRD Padang mengapresiasi langkah cepat peninjauan lokasi ini dan berharap pembangunan 100 unit Huntara di Simpang Haru serta 300 hingga 400 unit Huntap di Balai Gadang dapat segera direalisasikan,” ujar Muharlion.
Ia didampingi Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim serta anggota DPRD Kota Padang, Rafdi dan Yusri Latif.
Adapun dua lokasi yang ditinjau meliputi lahan aset Pemko Padang di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, serta kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Muharlion menambahkan, DPRD Padang siap mengawal seluruh proses pembangunan, mulai dari penganggaran hingga regulasi pendukung. Menurutnya, pengawasan tersebut penting agar warga yang direlokasi dapat memperoleh hunian yang layak dan terbebas dari ancaman bencana di masa mendatang.
“Kami memastikan DPRD akan mengawal alokasi anggaran dan regulasi agar berjalan lancar. Tujuan utamanya adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menilai percepatan pembangunan Huntara dan Huntap sangat penting untuk memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak bencana.
“Warga yang kehilangan rumah membutuhkan kepastian secepat mungkin. Karena itu, kami mendorong percepatan seluruh tahapan pembangunan tanpa mengabaikan kualitas dan keselamatan,” ujarnya.
Helmi juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi III, akan melakukan pengawasan agar pembangunan hunian tersebut sesuai dengan peruntukan lahan dan ketentuan teknis yang berlaku.
“Kami ingin memastikan hunian yang dibangun benar-benar layak huni, aman dari risiko bencana, dan dilengkapi fasilitas dasar. Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kembali kehidupan warga,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana menjadi prioritas utama pemerintah kota.
“Hingga saat ini, sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Lubuk Buaya. Selain itu, Pemko Padang juga tengah mempersiapkan pembangunan sekitar 500 unit Huntap sebagai solusi jangka panjang,” kata Fadly.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menjelaskan bahwa lahan di belakang Pasar Simpang Haru memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dengan status Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12 dan telah dinyatakan clean and clear untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara.
Sementara lahan di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang seluas sekitar 2,98 hektare berpotensi digunakan untuk pembangunan 300 hingga 400 unit Huntap yang dilengkapi fasilitas pendukung.
Di akhir kunjungan, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan komitmen BNPB untuk mendukung langkah Pemko Padang dalam mempercepat pemulihan pascabencana, termasuk penyediaan Huntara dan Huntap bagi masyarakat terdampak.
“Kami siap mendukung penyediaan hunian sementara dan hunian tetap agar pemulihan pascabencana di Kota Padang dapat berjalan cepat, terencana, dan berkelanjutan,” ujarnya. (rdr/adv)
