PADANG, RADARSUMBAR.COM – DPRD Kota Padang melalui Panitia Khusus (Pansus) III mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Budaya Minangkabau.
Ranperda ini disiapkan sebagai landasan hukum untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat Minangkabau di Kota Padang, meskipun sistem pemerintahan terendah di daerah tersebut berbentuk kelurahan.
Ketua Pansus III DPRD Kota Padang, Mulyadi Muslim, menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yang menegaskan kedudukan adat dan budaya Minangkabau dalam sistem pemerintahan daerah.
“Undang-undang ini menempatkan filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah sebagai amanah hukum, bukan sekadar slogan. Karena itu, DPRD berkewajiban menindaklanjutinya melalui peraturan daerah,” ujar Mulyadi Muslim dalam rapat Pansus III, Selasa (9/12/2025).
Ia menegaskan, Ranperda ini dirancang untuk memastikan pelestarian adat Minangkabau berjalan sesuai nilai dan sistem yang diwariskan oleh para pemilik adat, yakni Ninik Mamak dan Penghulu.
Menurutnya, DPRD Kota Padang tidak ingin pengaturan adat justru menjauh dari substansi budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
“Kita ingin adat Minangkabau tetap lestari sesuai versinya sendiri, sesuai kehendak para pemilik nagari dan pemangku adat. Karena itu, mereka harus dilibatkan secara penuh dalam proses perumusan Perda ini,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pansus III menghadirkan langsung Ninik Mamak dan Penghulu dari sepuluh nagari yang telah ada di wilayah Kota Padang jauh sebelum terbentuknya negara.
Pelibatan tokoh adat ini diharapkan menjadi jaminan bahwa Ranperda yang disusun benar-benar berpijak pada struktur, nilai, dan filosofi adat Minangkabau.
Salah satu poin strategis dalam Ranperda ini adalah penguatan pelestarian budaya bagi generasi muda. Jika disahkan, Perda tersebut akan mengamanatkan integrasi nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau ke dalam sistem pendidikan formal dan informal di tingkat dasar dan menengah, bukan lagi sekadar kebijakan berbasis instruksi.
Selain itu, Pansus III juga memberi perhatian khusus pada pengaturan peran dubalang sebagai pengawal adat.
Mulyadi Muslim menilai perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi dubalang kota agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Satpol PP maupun dubalang nagari.
“Peran dubalang harus ditempatkan secara proporsional dan sesuai dengan kehendak masyarakat adat, agar keberadaannya efektif dan tidak saling mengambil peran dengan institusi lain,” jelasnya.
Melalui pembahasan Ranperda ini, DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya untuk membangun daerah yang tidak hanya patuh terhadap regulasi nasional, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal.
Mulyadi berharap Ranperda Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Budaya Minangkabau dapat segera disahkan sebagai payung hukum yang kokoh, agar adat Minangkabau yang indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh tetap hidup dan berkelanjutan di Kota Padang. (rdr/adv)
