“Aset yang tidak produktif harus dihidupkan kembali. UPT harus turun langsung ke lapangan agar aset pertanian benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disbuntanhor Sumbar, Afniwirman menyampaikan bahwa refleksi ini dihadiri seluruh pimpinan dinas dan Kepala UPTD untuk menyamakan langkah serta menindaklanjuti arahan Gubernur.
“Program pertanian, termasuk bantuan yang bersumber dari aspirasi DPRD, terus kami kawal agar tepat sasaran dan memberi dampak ekonomi bagi petani,” jelasnya.
Ia juga memaparkan fokus pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kelapa sawit, kelapa dalam, dan kakao. Khusus kopi, Afniwirman menyebutkan luas kebun mencapai sekitar 30 ribu hektare, namun masih menghadapi tantangan produktivitas dan kualitas.
“Dengan penanganan yang baik, nilai jual kopi bisa meningkat signifikan. Ini yang terus kami dorong melalui pelatihan dan dukungan sarana pascapanen,” ujarnya.
Menutup laporannya, Afniwirman menegaskan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti arahan Gubernur, termasuk optimalisasi aset dan penguatan program di tengah tantangan keterbatasan anggaran dan perubahan iklim. (rdr/adpsb/cen/bud)
