JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga menjabat Juru Bicara Presiden RI menegaskan pemerintah tidak tinggal diam terhadap praktik pembalakan liar. Saat ini, Kementerian Kehutanan tengah melakukan audit dan peninjauan ulang izin pemanfaatan hutan terhadap 24 perusahaan di Sumatera.
Audit tersebut menyasar perusahaan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran, termasuk aktivitas pembalakan liar yang diduga memperparah dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami tentu tidak ingin tinggal diam. Saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review dan audit terhadap kurang lebih 24 perusahaan yang memiliki izin pengelolaan kawasan hutan, baik HPH maupun HTI. Ini dalam rangka penertiban dan melihat apakah ada kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan,” kata Prasetyo, Senin (29/12).
Prasetyo—yang akrab disapa Pras—menambahkan, penanganan pembalakan liar tidak hanya menyasar korporasi. Pemerintah juga meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat karena pelaku pembalakan liar bisa dilakukan oleh individu.
“Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini membutuhkan edukasi lintas sektoral,” ujarnya.
Sejumlah ahli dan aktivis lingkungan menilai parahnya dampak banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera tidak hanya dipicu cuaca ekstrem, tetapi juga akibat pembalakan liar yang berlangsung selama bertahun-tahun. Penilaian ini menguat setelah ditemukannya gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan rapi yang terbawa banjir dan menghantam permukiman serta infrastruktur.
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November lalu mengakibatkan korban besar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 29 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.140 orang, 163 orang dilaporkan hilang, serta 399.200 orang mengungsi. (rdr/ant)
