JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan selain percepatan bantuan logistik, pemerintah juga mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan bagi belasan ribu keluarga yang telah terverifikasi datanya.
Bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan sementara bagi masyarakat yang rumahnya terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) sembari menunggu proses pemulihan hunian tetap.
“Pengusulan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan. Saat ini yang sudah kami terima sebanyak 16.264 kepala keluarga, dengan data by name by address,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Abdul Muhari menjelaskan proses pencairan Dana Tunggu Harian ini dilakukan secara proaktif melalui mekanisme jemput bola oleh bank-bank milik negara.
Pihak perbankan akan langsung turun ke kecamatan dengan melibatkan perangkat administrasi paling bawah, mulai dari RT, RW, lurah, hingga pemerintah desa.
Dengan mekanisme tersebut, proses penyaluran Dana Tunggu Harian dapat berlangsung lebih cepat karena data kependudukan, seperti KTP biometrik, foto, dan sidik jari, telah tersedia.
“Bank-bank Himbara yang kami tunjuk yakni di Sumatra Barat BRI, BNI, dan Mandiri; di Sumatra Utara Mandiri dan BNI; serta di Aceh BSI,” jelas Abdul Muhari.
Langkah itu diambil untuk memudahkan masyarakat menerima bantuan tanpa harus mengantre maupun menghadapi kendala administratif yang berlarut-larut.
Melalui strategi tersebut, pemerintah memastikan warga terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat segera menerima haknya berdasarkan data kependudukan yang akurat.
Distribusi Logistik
Selain mekanisme bantuan finansial bagi masyarakat terdampak, Pemerintah juga terus melakukan efisiensi distribusi logistik agar makin berjalan optimal.
Hingga saat ini, tingkat keberhasilan penyaluran bantuan logistik tercatat telah melampaui 80 persen, dengan komitmen bahwa tidak ada logistik yang tertahan lebih dari dua hari di setiap posko penanganan bencana.
Ia menuturkan, laju distribusi logistik dari Posko Halim Perdanakusuma telah mencapai 97 persen, sementara dari Posko Iskandar Muda tercatat sebesar 80,93 persen.
“Perlu kami sampaikan bahwa setiap posko provinsi selain menerima dukungan logistik dari Posko Halim, juga melakukan pengadaan pembelian serta menerima distribusi logistik dari warga di masing-masing provinsi,” tutur Abdul Muhari.
Untuk wilayah Sumatra Utara, Posko Silangit mencatat laju distribusi sebesar 98,2 persen dan Posko Kualanamu 72,4 persen. Sementara itu, distribusi logistik di Sumatra Barat telah mencapai 93,5 persen.
“Di sini terlihat bahwa SOP kami memastikan tidak ada barang yang tinggal lebih dari 2×24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Karena itu, laju distribusi di setiap posko berada di atas 80 persen,” kata dia.
BNPB menegaskan, percepatan distribusi logistik menjadi prioritas utama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Skema distribusi dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait agar bantuan tepat sasaran serta merata di seluruh wilayah terdampak.
Dengan sistem pendataan yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, pemerintah berharap proses pemulihan ekonomi serta penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. (rdr/infopublik)
