ACEH, RADARSUMBAR.COM — Pemerintah menegaskan komitmen percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dengan tetap membuka ruang perpanjangan status tanggap darurat di sejumlah daerah demi memastikan fleksibilitas penanganan dan keselamatan warga.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, hingga saat ini masih terdapat 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mobilisasi sumber daya, percepatan layanan, dan distribusi bantuan.
“Perintah Presiden sangat jelas dan tegas. Seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, bersama relawan dan organisasi kemasyarakatan harus bekerja keras secara sinergis, bukan hanya untuk logistik jangka pendek, tetapi juga memulihkan kehidupan ekonomi warga,” tegas Pratikno, saat ditemui media di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).
Dalam rapat evaluasi bersama pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polisi), serta BUMN seperti Bulog, Pertamina, dan PLN, pemerintah menilai konektivitas wilayah terdampak menunjukkan perkembangan positif.
Meski demikian, masih terdapat desa-desa yang terisolir. Pemerintah akan menambah personel dan armada untuk menjangkau kampung-kampung, memastikan distribusi logistik tidak hanya beras, tetapi juga LPG, BBM, dan kebutuhan pokok lain.
Menariknya, distribusi logistik juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Pesawat yang mengangkut bantuan ke wilayah terdampak dimanfaatkan untuk membawa produk lokal kembali ke kota-kota besar, seperti Medan dan Jakarta, yang kemudian diserap oleh Kementerian Pertanian. Skema ini diharapkan membantu pemulihan penghidupan warga.
Menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 5 Januari, pemerintah mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan.
