“Tahap pendirian sudah kita lewati. Sekarang tugas kita bersama adalah mengisi dan menggerakkan koperasi agar hidup, produktif, dan dipercaya oleh masyarakat. Di sinilah peran penting monitoring dan evaluasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta dorongan terhadap digitalisasi koperasi, baik dalam pencatatan keuangan, manajemen usaha, maupun perluasan akses pasar, agar koperasi mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Endrizal menyampaikan pendampingan KDKMP di Sumbar menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Seluruh koperasi telah memiliki badan hukum dan Nomor Induk Koperasi (NIK), serta sebagian besar telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Dari total 1.265 koperasi, sebanyak 910 koperasi atau sekitar 71,93 persen telah memiliki NIB, dan saat ini telah terdapat 84 unit gerai usaha koperasi yang mulai beroperasi,” jelas Endrizal.
Ia menambahkan, pembangunan kantor dan gerai Koperasi Merah Putih juga terus berjalan di sejumlah kabupaten dan kota sebagai bagian dari dukungan lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, BUMN, dan unsur TNI sesuai arahan pemerintah pusat.
Endrizal menegaskan, forum Monev ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah konkret agar KDKMP di Sumbar dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dengan sejumlah progres tersebut, Pemprov Sumbar optimistis, melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pengungkit utama ekonomi kerakyatan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rdr/adpsb/nov/bud)
