BANDAACEH, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Pemerintah juga membuka peluang perpanjangan status tanggap darurat di sejumlah daerah guna memastikan fleksibilitas penanganan serta keselamatan warga.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, hingga saat ini terdapat 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat. Kebijakan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mobilisasi sumber daya, percepatan layanan, dan distribusi bantuan.
“Perintah Presiden sangat jelas dan tegas. Seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, bersama relawan dan organisasi kemasyarakatan harus bekerja keras secara sinergis, bukan hanya untuk logistik jangka pendek, tetapi juga memulihkan kehidupan ekonomi warga,” kata Pratikno di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).
Dalam rapat evaluasi bersama pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, serta BUMN seperti Bulog, Pertamina, dan PLN, pemerintah menilai konektivitas wilayah terdampak menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, sejumlah desa masih terisolasi.
Untuk itu, pemerintah akan menambah personel dan armada guna menjangkau wilayah-wilayah tersebut serta memastikan distribusi logistik tidak hanya mencakup beras, tetapi juga LPG, BBM, dan kebutuhan pokok lainnya.
Distribusi bantuan juga diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal. Pesawat yang mengangkut logistik ke wilayah terdampak dimanfaatkan untuk membawa produk lokal kembali ke kota-kota besar seperti Medan dan Jakarta, yang kemudian diserap oleh Kementerian Pertanian. Skema ini diharapkan membantu menghidupkan kembali mata pencaharian warga.
