“Jadi cukup. Kami tidak akan mengganggu program MBG,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI mengusulkan agar sebagian anggaran MBG dialihkan untuk mempercepat penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai pendistribusian MBG selama masa libur sekolah berpotensi tidak efektif, sehingga anggarannya dinilai lebih mendesak dialokasikan untuk pemulihan gizi pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana.
Menanggapi usulan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa perubahan peruntukan anggaran merupakan kewenangan Presiden dan Kementerian Keuangan.
Meski terdapat dorongan pengalihan anggaran untuk kondisi darurat, BGN menyatakan saat ini tetap menjalankan skema program MBG selama masa libur sekolah dengan mengirimkan paket makanan langsung ke rumah siswa, guna memastikan target program dan serapan anggaran tetap berjalan sesuai rencana. (rdr/ant)
