SUMBAR

Polda Sumbar Ungkap 28 Jenazah Korban Banjir Bandang Masih Diidentifikasi di Jakarta

0
×

Polda Sumbar Ungkap 28 Jenazah Korban Banjir Bandang Masih Diidentifikasi di Jakarta

Sebarkan artikel ini
Korban meninggal dunia dampak banjir bandang di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan. Dok ANTARA/Yusrizal

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menyebut puluhan jenazah korban banjir bandang masih dalam proses identifikasi lanjutan di Jakarta.

Wakil Kepala Polda Sumbar Brigjen Polisi Solihin di Padang, Selasa, mengatakan hingga saat ini terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan masih menjalani pengujian lanjutan.

“Hingga kini masih ada 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pemeriksaan lanjutan di Jakarta,” ujarnya.

Ia menegaskan, Polri bersama tim SAR gabungan terus berupaya maksimal melakukan pencarian terhadap korban banjir bandang dan tanah longsor yang belum ditemukan, seiring dengan proses identifikasi yang masih berjalan.

Baca Juga  Kereta Pariaman Ekspres, Transportasi Favorit Wisatawan Menuju Pantai di Sumbar

“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan bekerja semaksimal mungkin,” katanya.

Solihin menambahkan, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan data sementara dashboard Satu Data Bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 260 orang, sebanyak 72 orang dinyatakan hilang, dan 382 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, jumlah masyarakat terdampak tercatat 296.307 jiwa.

Baca Juga  Berkat UPZ BAZNAS Semen Padang, Novrida Tempati Rumah Layak Huni

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah provinsi memfokuskan percepatan pendataan dampak kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana.

Pemulihan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara (huntara), sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Dalam masa transisi, Mahyeldi meminta para bupati dan wali kota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). (rdr/ant)