PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana tingkat provinsi dan mulai memasuki tahap pemulihan pascabencana.
Fokus utama saat ini adalah percepatan pendataan dampak kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, peralihan ke tahap pemulihan dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Pada fase ini, pemerintah memprioritaskan pemenuhan layanan dasar masyarakat sebelum masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
“Pemprov Sumbar telah mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan mulai beralih ke tahap pemulihan pascabencana,” kata Mahyeldi di Kota Padang, Selasa.
Menurutnya, layanan dasar yang menjadi fokus utama meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara (huntar) bagi warga terdampak bencana.
Dalam masa transisi ini, Mahyeldi meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumbar memastikan pendataan kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi.
Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Pemprov Sumbar menargetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana dapat dituntaskan paling lambat pada 28 Desember 2025.
Percepatan pendataan ini dinilai penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai pada awal tahun 2026.
Meski status tanggap darurat telah berakhir, Mahyeldi menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga memberi perhatian serius pada pemulihan trauma dan pendampingan psikososial bagi warga terdampak, menjaga stabilitas daerah.
Serta mempercepat validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan R3P.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang telah membantu penanganan bencana di Sumbar. Ia menilai kontribusi relawan sangat besar di tengah keterbatasan yang ada.
“Di tengah keterbatasan, para relawan hadir dengan pengorbanan yang luar biasa. Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi menolong sesama,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menegaskan penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah terdampak bencana.
Ia menekankan pentingnya data yang akurat dan valid dalam proses perencanaan pemulihan. Menurutnya, tanpa data yang kuat, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi berpotensi tidak tepat sasaran.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” kata Rustian. (rdr)
