“Di tengah keterbatasan, para relawan hadir dengan pengorbanan yang luar biasa. Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi menolong sesama. Inilah nilai gotong royong dan kemanusiaan yang terus hidup di masyarakat kita,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi meminta para Bupati dan Walikota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P.
Ia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegas Rustian.
Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta.
“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” ujarnya.
Diketahui, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.
Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa. (rdr/adpsb/cen/bud)
