LUBUKBASUNG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, membutuhkan sebanyak 13 unit jembatan bailey untuk membuka kembali akses transportasi akibat kerusakan jembatan dan jalan terban dampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.
“Secara keseluruhan terdapat 13 jembatan bailey yang perlu dipasang di Kabupaten Agam akibat bencana banjir, tanah longsor, dan banjir bandang,” kata Bupati Agam Benni Warlis di Lubuk Basung, Jumat.
Ia mengatakan pemerintah kabupaten terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar pemasangan jembatan bailey segera direalisasikan sebagai solusi sementara guna memulihkan akses masyarakat.
“Kita dorong agar jembatan bailey segera dipasang, sehingga akses masyarakat kembali terbuka dan aktivitas ekonomi dapat berjalan normal,” ujarnya.
Menurut Benni, kondisi kerusakan infrastruktur tersebut juga telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam.
Dengan percepatan pemasangan jembatan bailey, diharapkan akses transportasi masyarakat dapat segera pulih dan kehidupan warga terdampak kembali normal.
Sebelumnya, Bupati Agam meninjau langsung jalan putus di Kecamatan Tanjung Mutiara pada Kamis (18/12). Tercatat, sebanyak 28 unit jembatan rusak di lima kecamatan di Agam akibat banjir bandang, tanah longsor, dan banjir.
Camat Tanjung Mutiara Edo Aipa Pratama mengatakan di wilayahnya terdapat tiga jembatan yang hanyut terbawa banjir, yakni Jembatan Ujung Karang I, Jembatan Ujung Karang II, dan Jembatan Bakung.
Akibat putusnya jembatan tersebut, warga Subang-subang hingga kini masih terisolasi. Akses darat tidak dapat dilalui dan hanya bisa ditempuh menggunakan perahu.
“Pada Jembatan Ujung Karang I, badan jalan yang putus mencapai sekitar 80 meter. Ruas ini merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, menuju Sasak, Kabupaten Pasaman Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan sekitar 700 kepala keluarga terdampak banjir dan mengalami kesulitan akses transportasi menuju Labuhan dan Subang-subang, sehingga menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. (rdr/ant)
