Para pelamar selanjutnya juga akan kembali dimintakan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Setelah rekomendasi KASN turun, akan dilakukan perangkingan untuk memilih tiga besar oleh Pansel, tiga nama yang dirangking oleh Pansel, dimintakan rekomendasi lagi ke KASN, setelah itu akan dipilih oleh Wali Kota untuk dilantik sebagai pejabat defenitif,” kata Sustinna menjelaskan.
Sementara itu Sekretaris Kota Bukittinggi, Martias Wanto selaku ketua Panitia Seleksi (Pansel) menyebut proses lelang jabatan kali ini berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya.
“Sebelum tahapan administrasi diumumkan, seluruh pelamar harus dilaporkan dulu ke KASN, yang bisa diumumkan lulus administrasi hanya pejabat yang mendapat rekomendasi KASN, karena menunggu itu, beberapa waktu lalu Pansel memutuskan untuk menunda pengumuman sehingga tahapannya agak sedikit molor,” kata Martias Wanto.
Berdasarkan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan Berita Acara Nomor 820/04/BA/PANSEL-BKT/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Panitia Seleksi menetapkan peserta yang dinyatakan Lulus sebanyak 26 orang.
Mayoritas pelamar masih didominasi pejabat dari Lingkungan Pemko Bukittinggi dan hanya terdapat lima nama yang berasal dari luar daerah. Mereka adalah Ebyuleris (Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung), Efriadi (Analis Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat), Hamdi (PPUPD Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Agam), Harmezi (Analis SDMA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam), dan Yendra Fitri (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto).
Pemkot Bukittinggi sebelumnya mengumumkan lelang jabatan terbuka untuk 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yaitu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Sekretaris DPRD (Sekwan), serta Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Kemudian Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Satpol PP, Inspektorat, dan Dinas Pemadam Kebakaran. (ant)
