LUBUKBASUNG, RADARSUMBAR.COM – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mencatat sebanyak 476 dari 539 kepala keluarga (KK) korban bencana hidrometeorologi di daerah itu bersedia menempati hunian sementara (huntara) yang akan dibangun dalam waktu dekat.
“Sebanyak 476 kepala keluarga telah menandatangani surat pernyataan bersedia tinggal di hunian sementara,” kata Kepala Dinas Perkim Agam Rinaldi di Lubuk Basung, Senin.
Rinaldi menjelaskan, ratusan KK tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 225 KK akan direlokasi ke huntara yang dibangun di SDN 05 Kayu Pasak Nagari Salareh Aia dan lapangan bola voli Batu Mandi, Nagari Salareh Aia Timur.
Sementara di Kecamatan Tanjung Raya, sebanyak 183 KK direlokasi ke huntara yang berlokasi di Linggai Park, Nagari Duo Koto.
Adapun di Kecamatan Ampek Koto, sebanyak 54 KK akan menempati huntara di lahan daerah otonomi baru (DOB) Nagari Balingka. Sedangkan di Kecamatan Malalak, sebanyak 14 KK direlokasi ke huntara di Lapangan Lampeh, Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur.
“Data ini merupakan hasil validasi pemerintah nagari. Lahan pembangunan juga telah kami tinjau bersama camat dan wali nagari,” ujar Rinaldi.
Ia menambahkan, total warga yang rumahnya rusak berat, berada di zona merah sepanjang aliran sungai, serta di kawasan tepi bukit rawan longsor mencapai 539 KK. Namun, sebanyak 63 KK di antaranya memilih tidak direlokasi.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan survei detail di masing-masing lokasi karena pembangunan huntara segera dilaksanakan bekerja sama dengan TNI.
“Material bangunan akan mulai tiba pekan ini dari Jakarta dan Padang. Setibanya di lokasi, pembangunan hunian sementara langsung dilakukan dan ditargetkan selesai menjelang akhir Desember 2025,” katanya.
Rinaldi menambahkan, huntara yang dibangun bertipe 21 dan dilengkapi dapur, akses jalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan tersebut didanai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hunian sementara ini akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana sambil menunggu pembangunan hunian tetap yang direncanakan mulai dilaksanakan pada 2026. (rdr/ant)
