Tak hanya itu, Isnur juga membagikan laporan YLBHI terkati tanda-tanda otoritarian pemerintahan Jokowi pada tahun 2020. Insiden Wadas dilihat YLBHI sebagai rupa pemerintah Jokowi sama dengan era Soeharto. “Iya, dan kita sangat bisa melihat kesamaan pola tersebut dalam kasus Wadas kemarin,” ucapnya.
Merespons posting-an YLBHI, Senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut ada persamaan serta perbedaan pemerintahan Jokowi dan Soeharto. Persamaan terletak pada ekonomi, sementara perbedaan terletak pada politik. “Meski ada kesamaannya, tetap lebih banyak perbedaannya. Di zaman Soeharto, pakem yang dijalankan, liberalisme ekonomi digenjot, liberalisme politik dikendalikan. Jadi muncul pemerintahan yang otoriter. Ada defisit demokrasi,” sebut Hendrawan.
“Sekarang, liberalisme ekonomi dan politik berjalan bareng. Di tengah-tengah liberalisasi, disrupsi teknologi dan globalisasi, Jokowi berusaha mengorkestrasi peran negara untuk terus hadir sebagaimana ada dalam konsideran Nawacita,” tegasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengulas juga soal adanya penilaian era saat ini demokrasi Indonesia sudah bablas. Jokowi, kata Hendrawan, mengkoreksi kondisi tersebut.
“Di era reformasi, ada yang bahkan berpandangan, demokrasi kita sudah kebablasan. Orang bebas berekspresi apa saja, termasuk yang mendasarkan gerakannya pada ideologi di luar Pancasila. Pemerintahan Jokowi berusaha melakukan koreksi, sebelum terlambat dan kita terancam disintegrasi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, menurut Hendrawan menilai ada perbedaan pemerintahan Jokowi dan Soeharto. Sementara kesamaan terletak pada strategi ekonomi, Hendrawan tak mengelak. “Beda. Dalam strategi pembangunan ekonomi memang banyak kesamaannya. Kata Pak Kwik Kian Gie, karena pengambil kebijakannya orang-orang dari kubu yang sama, yang mesra dan dewasa bersama IMF dan Bank Dunia,” imbuhnya. (detik.com)
