PARITMALINTANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), memastikan kebutuhan logistik ratusan pengungsi korban banjir dan longsor yang tersebar di 12 lokasi tetap terpenuhi.
“Kami pastikan logistik di pengungsian terus tersedia. Kami terus berkoordinasi dengan camat dan wali nagari,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Siska Primadona, di Kecamatan Lubuk Alung, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah nagari atau pengelola dapur umum biasanya menjemput logistik untuk kebutuhan dua hingga tiga hari. Logistik tersebut diambil dari gudang penyimpanan milik pemerintah daerah yang saat ini berlokasi di rumah dinas bupati.
Siska menyebutkan bahwa pada awal bencana, pihaknya menyuplai logistik dapur umum untuk sekitar 4.800 pengungsi. Namun seiring surutnya banjir, jumlah warga yang masih bertahan di pengungsian kini menyusut menjadi sekitar 347 orang.
“Kami akan terus berupaya memenuhi kebutuhan logistik, salah satunya melalui bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Alhamdulillah, pemerintah provinsi selalu menyanggupi,” ujarnya.
Ia juga membantah informasi yang beredar di media sosial terkait penumpukan logistik di Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman. Penunjukan rumah dinas sebagai lokasi penyimpanan dilakukan karena tempat tersebut dinilai representatif dan memiliki ruangan yang luas.
Bantuan yang masuk, lanjutnya, langsung dijemput oleh pemerintah nagari untuk disalurkan kepada warga terdampak.
Sebelumnya, Pemkab Padang Pariaman terus menyalurkan logistik ke dapur umum yang didirikan berbagai pihak guna memenuhi kebutuhan makan para korban banjir dan longsor, terutama di wilayah yang masih terisolasi.
“Saat ini kami fokus menyuplai logistik ke dapur umum yang dikelola secara swadaya di daerah-daerah terdampak,” kata Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Suhatman.
Ia menyebutkan bahwa selama bencana berlangsung sedikitnya berdiri 21 dapur umum, baik yang dikelola perangkat daerah maupun secara swadaya oleh masyarakat. (rdr/ant)
