PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Doni Hasyiva Yandra menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kita untuk percepatan penanganan bencana.
Menurutnya kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, termasuk warga sekitar tentu bakal mempercepat proses penanganan dan penanggulangan bencana.
”Kami di Komisi IV tentu juga bakal mendukung melalui kebijakan anggaran agar penanganan bencana optimal,” ungkapnya pada Radar Sumbar di Painan, 10 Desember.
Tingginya curah hujan yang terjadi pada 27 November-28 November 2025 memicu banjir bandang di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat dan ditetapkan sebagai bencana daerah.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak menetapkan masa tanggap darurat hingga 15 Desember. Periatiwa itu berdampak terhadap rusaknya infrastruktur publik.
Tidak hanya itu, banjir juga turut meluluh lantakkan ribuan hektare lahan pertanian warga, sehingga terancam gagal panen. Ribuan ternak pun tak luput dari ganasnya terjangan banjir.
Doni melanjutkan, untuk jangka pendek pemerintah provinsi, kabupaten/kota harus mematikan tidak ada lagi wilayah yang tidak tersambung listrik, mengingat keberadaan energi skunder itu penting untuk pemulihan.
Pentingnya memastikan kebutuhan pangan dan air bersih masyarakat, khususnya yang terdampak langsung bencana terpenuhi dengan baik, sehingga tidak memicu dampak ikutan lainnya.
”Tak tak kalah penting untuk jangka pendek adalah menyiapkan hunian layak bagi warga yang kehilangan rumah mereka,” tegasnya politisi Partai Demokrat itu.
Sedangkan untuk jangka menengah, tegas Doni, pemerintah provinsi, kabupaten/kota perlu segera membangun hunian warga yang rusak maupun yang harus direlokasi, sehingga kejadian serupa tidak terulang.
Pentingnya segera membangun fasilitas publik yang rusak seperti jalan, jembatan, sekolah, kesehatan maupun fasilitas ibadah. Dengan demikian masyarakat dapat beraktifitas seperti biasa.
Jika infrastruktur dasar tidak diperbaiki dikhawatirkan terjadi ekonomi biaya tinggi di lokasi terdampak bencana akibat arus distribusi yang tidak lancar.
”Terkait dengan lahan pertanian, perkebunan dan fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian masyarakat agar dapat dinormalisasi kembali, sehingga mereka dapat kembali bekerja,’ ujarnya.
Namun yang tak kalah pentingnya tegas Sekretaris Partai Demokrat Sumbar itu adalah pentingnya memastikan pendidikan anak-anak bangsa yang kehilangan orang tuanya saat bencana.
Pmerintah provinsi, kabupaten/kota harus memastikan kelangsungan pendidikan mereka sebagai generasi penerus bangsa.
”Ini yang paling penting. Krena itu, kolaborasi dari semua pihak mesti terbangun dengan baik,” tutupnya. (rdr-reddy)
