PARITMALINTANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengusulkan pembangunan 225 unit hunian sementara (Huntara) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk warga yang kehilangan tempat tinggal akibat rumah rusak berat dan hanyut diterjang banjir serta longsor pascabencana hidrometeorologi beberapa hari lalu.
“Pemerintah daerah mengusulkan 225 unit Huntara di 23 titik, mencakup 16 nagari di 9 kecamatan,” kata Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, di Parik Malintang, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa data permohonan Huntara merupakan hasil verifikasi ulang yang dilakukan Pemkab bersama pemerintah nagari. Saat ini, pemerintah daerah bersama sejumlah pihak juga tengah mencarikan lahan yang layak untuk pembangunan Huntara.
Pemkab berharap lokasi lahan dapat segera ditetapkan dan BNPB dapat segera merealisasikan usulan tersebut.
“Kebutuhan hunian sementara sangat mendesak bagi masyarakat yang terdampak. Semakin cepat terealisasi, semakin cepat pula kita dapat memberi kepastian tempat tinggal,” ujarnya.
Rudy menegaskan Pemkab Padang Pariaman berkomitmen mempercepat penanganan pascabencana, termasuk pemulihan tempat tinggal, infrastruktur, dan layanan dasar masyarakat.
Cuaca ekstrem yang terjadi pada 22–28 November 2025 menyebabkan bencana hidrometeorologi melanda seluruh 17 kecamatan di Padang Pariaman. Dampaknya antara lain 80 lokasi banjir dengan ketinggian air 50–400 sentimeter, 72 titik longsor, serta 37 titik angin kencang.
Sebanyak 34.058 jiwa terdampak bencana, di mana 4.847 jiwa atau 1.182 keluarga sempat mengungsi. Hingga kini masih terdapat 377 jiwa atau 115 keluarga yang bertahan di posko pengungsian karena rumah mereka tidak lagi dapat ditempati. Sebagian warga juga menumpang di rumah keluarga. (rdr/ant)
