JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera guna memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara).
“Kalau perlu, HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada,” ujar Prabowo dalam rapat terbatas di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam.
Instruksi tersebut dikeluarkan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan utama percepatan pembangunan huntara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang bermasalah,” kata Suharyanto.
Menanggapi laporan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus menemukan solusi cepat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN, dicek semua,” ujarnya.
Spesifikasi dan anggaran huntara
BNPB menjelaskan bahwa huntara dirancang sebagai tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda pengungsian. Setiap unit berukuran tipe 36 (8×5 meter) dan diperuntukkan bagi satu keluarga. Biaya pembangunan diperkirakan sekitar Rp30 juta per unit, termasuk fasilitas WC dan kamar mandi di dalamnya.
Huntara dirancang untuk digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun, durasi bisa lebih lama jika penyediaan lahan lambat.
BNPB mencontohkan percepatan pembangunan huntara yang pernah dilakukan Satgas TNI–Polri di Lewotobi, di mana 8.000 KK dipindahkan dan seluruh huntara selesai dalam waktu enam bulan. Menanggapi hal itu, Prabowo meminta percepatan lebih jauh.
“Kalau bisa lebih cepat dari enam bulan, ya lebih cepat,” ucapnya.
Selain hunian keluarga, BNPB menyiapkan opsi model barak untuk daerah yang sangat terbatas lahannya. Jika lahan cukup, satu keluarga dapat memperoleh area 8×10 meter yang memudahkan integrasi dengan pembangunan huntap.
Mengakhiri rapat, Prabowo menegaskan bahwa semua kementerian dan lembaga harus mempercepat penyediaan lahan dan membuka opsi penggunaan desain fabrikasi bertingkat jika diperlukan. (rdr/ant)
