Mahyeldi mengungkapkan jumlah pengungsi masih mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal selesai dilakukan.
“Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah, akan dicarikan lokasi alternatif,” jelasnya.
Pemprov Sumbar juga menerima dukungan dari berbagai daerah lain seperti Riau, Jambi, serta pemerintah kabupaten/kota tetangga. Bantuan datang melalui berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Basarnas, dan relawan.
Menurut Mahyeldi, kolaborasi ini penting agar distribusi bantuan berjalan baik dan tidak menghambat pekerjaan alat berat di lapangan.
“Bantuan sebaiknya terkoordinasi melalui posko kabupaten atau kecamatan agar tidak mengganggu proses evakuasi dan pembersihan material.”
“Banyak masyarakat ingin mengantar bantuan langsung, namun ini bisa menghambat alat berat yang sedang bekerja,” tegasnya.
Mahyeldi menekankan bahwa bencana ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak. Pemprov Sumbar kini sedang memetakan daerah-daerah rawan, termasuk wilayah perbukitan yang masih menunjukkan retakan panjang dan potensi longsor.
“Data yang akurat sangat menentukan langkah pada masa darurat maupun rekonstruksi. Karena itu, validasi data di posko harus diperkuat. Jika ada keterbatasan, daerah lain harus siap membantu,” katanya.
Mahyeldi mengimbau para bupati dan wali kota untuk memaksimalkan koordinasi dengan Forkopimda dan memastikan seluruh posko berjalan efektif. Ia juga meminta masyarakat yang ingin memberikan bantuan agar menyalurkannya melalui posko resmi.
“Dengan koordinasi yang baik, distribusi bantuan akan lebih merata dan proses penanganan bencana tidak terganggu,” tutupnya. (rdr/komdigi)
