PADANG PANJANG, RADARSUMBAR.COM — Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menyatakan kesiapan memasuki masa transisi tanggap darurat pascabanjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan bahwa kondisi wilayah terdampak mulai menunjukkan perbaikan signifikan seiring berjalannya proses pemulihan.
Ia menjelaskan, pembersihan material lumpur telah dilakukan di sejumlah titik, termasuk akses jalan dan permukiman.
“Kita ingin segera bangkit dari bencana ini. Jalan-jalan yang tertutup lumpur sudah dibersihkan dan rumah-rumah terdampak mulai ditangani,” ujarnya saat dihubungi tim Kemkomdigi untuk Media Center Penanggulangan Bencana Sumatra Barat, Sabtu (6/12/2025).
Menurutnya, sebagian pengungsi yang sebelumnya menempati lokasi darurat telah dipindahkan ke hunian sementara atau rumah kontrakan.
Total sebanyak 129 jiwa telah direlokasi. Bantuan berupa perlengkapan rumah tangga, sembako, serta kebutuhan dasar lain juga terus disalurkan kepada warga terdampak.
“Hari ini juga kami menyalurkan bantuan uang tunai. Nilainya memang tidak besar, tetapi cukup menjadi pegangan awal bagi mereka,” ujarnya.
Data Pemerintah Kota Padang Panjang mencatat 34 warga masih dinyatakan hilang. Sementara itu, 41 korban telah ditemukan, 2 di antaranya masih dalam proses identifikasi di RS Bhayangkara. Alat berat masih dikerahkan untuk membersihkan batu besar di aliran sungai dan membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup.
Layanan listrik, internet, dan air bersih dilaporkan mulai kembali normal. Namun, beberapa titik masih dalam proses perbaikan, terutama wilayah yang mengalami longsor parah. PLN disebut bergerak cepat dalam memulihkan jaringan.
Pemerintah memastikan stok logistik tetap aman. Bahan pangan seperti beras dan telur dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. “Bantuan terus mengalir, sehingga kebutuhan warga dapat disuplai secara rutin,” kata Wali Kota.
Ia juga menyoroti pentingnya kelengkapan administrasi menjelang berakhirnya masa tanggap darurat pada 10 Desember 2025. Pemerintah sedang menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) agar penggunaan dana darurat tetap sah dan sesuai prosedur. “Semua data harus terkumpul secara rinci sebelum masa tanggap darurat berakhir, agar proses pengalihan ke tahap rehabilitasi berjalan mulus,” tegasnya.
Pemkot Padang Panjang melaporkan terdapat 42 rumah rusak berat dan hanyut. Sementara kerusakan ringan hingga sedang masih dalam proses pendataan. Proposal bantuan telah dikirimkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk usulan pembangunan rumah relokasi serta penyediaan lahan.
Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui BNPB, Kementerian Perumahan, serta TNI, Polri, dan Basarnas.
Akses masuk ke Padang Panjang saat ini terbatas dan hanya dapat dilalui melalui jalur Sitinjau Lauik atau Kabupaten Solok. Kedua jalur tersebut rawan kemacetan dan kecelakaan. Wali Kota menyebut adanya upaya pemanfaatan jalur darurat dengan estafet kendaraan kecil, namun hal itu belum menjadi solusi permanen karena risiko longsor.
