PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya penguatan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana sebagai pusat koordinasi dan sumber data resmi terkait kondisi lapangan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumbar.
Ia mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk siaga 24 jam di posko demi memastikan pembaruan data dapat dilakukan cepat dan akurat.
“Posko ini tidak boleh kosong. Setiap OPD harus memastikan pembaruan data dilakukan terus-menerus. Siapa pun yang datang kapan saja harus mendapatkan informasi terbaru mengenai situasi di lapangan,” kata Mahyeldi dalam keterangannya di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Minggu (7/12/2025).
Mahyeldi menjelaskan bahwa unsur TNI, Polri, Basarnas, BMKG, dan OPD teknis telah bergabung dalam sistem terpadu sehingga seluruh informasi dapat diakses secara terintegrasi.
Ia menekankan pentingnya memperkuat analisis teknis terkait potensi bencana lanjutan, terutama di daerah yang memiliki rekahan tanah dan kontur rawan longsor. Balitbangda dan Bappeda diminta berada di posko untuk melakukan kajian berdasarkan laporan daerah.
“Saya mendapat laporan dari Padang Panjang bahwa dua jembatan di sana masih memiliki rekahan. Ini harus dikaji dan diantisipasi. Begitu juga daerah lain yang menunjukkan gejala keretakan tanah,” ujarnya.
BMKG diminta memberikan informasi rutin terkait potensi hujan intensitas tinggi, terutama di kawasan Danau Maninjau yang beberapa hari terakhir kembali mengalami banjir.
