PADANG, RADARSUMBAR.COM – Menjelang kedatangan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Sumatra Barat (Sumbar), Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menginisiasi rapat koordinasi (rakor) antara kepala daerah dan para Kepala Balai serta Satker Kementerian PU di Sumbar. Pertemuan berlangsung Minggu (6/1/2025) malam di Kota Padang.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wali Kota Padang Fadly Amran, dan Bupati Solok Jon Firman Pandu. Dalam pertemuan itu, Andre meminta seluruh kepala daerah memaparkan kondisi kerusakan infrastruktur serta kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.
Andre menegaskan pentingnya koordinasi langsung antara pemerintah daerah dan balai-balai teknis Kementerian PU agar percepatan penanganan dapat dilakukan. “Bisa langsung bersurat atau berkomunikasi. Malam ini kita sinkronkan dulu,” ujar Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar, Armizoprades, mengungkapkan bahwa total kerugian kerusakan jalan di tingkat daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—mencapai Rp1,68 triliun.
“Total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan jalan di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp1,68 triliun,” jelasnya.
Ia menambahkan, angka tersebut merupakan hasil verifikasi data dari seluruh Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten/kota. Dari total itu, nilai kerusakan untuk jalan provinsi saja mencapai sekitar Rp522,6 miliar. Sementara itu, kerusakan pada jalan nasional belum dimasukkan ke dalam total Rp1,68 triliun.
“Estimasi kerugian untuk jalan nasional mencapai sekitar Rp400 miliar. Angka itu masih dipisahkan dari perhitungan kerugian jalan daerah,” katanya.
Besarnya nilai kerusakan menunjukkan masifnya dampak bencana terhadap infrastruktur jalan di Sumbar, dan menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan konektivitas daerah.
Rakor turut dihadiri Kepala BWS Sumatera V Padang Naryo Widodo, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis PU Sumbar Jihad, Kepala Balai Prasarana Strategis Sumbar Maria Doeni Isa, dan Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi.
Seluruh unsur balai menyatakan kesiapan mempercepat penanganan pascabanjir bandang di Sumbar, dengan catatan pemerintah daerah segera menyampaikan permintaan resmi. “Administrasi harus baik agar seluruh pekerjaan berjalan lancar. Semua dokumen juga harus lengkap,” ujar Maria Doeni Isa. (rdr)
