PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rudy Rinaldy, mengatakan dasbor Satu Data Bencana yang digagas pemerintah provinsi berfungsi untuk menghimpun dan menyajikan seluruh informasi kebencanaan secara terstruktur.
“Satu Data Bencana menjadi dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan,” kata Rudy di Padang, Rabu.
Ia menjelaskan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumbar kini dilakukan lebih efektif berkat dukungan data berbasis digital melalui sistem informasi kebencanaan Satu Data Bencana.
“Kami memfokuskan pengelolaan data pada dasbor Satu Data Bencana. Dasbor ini baru diluncurkan sekitar satu minggu lalu. Bahkan dua hari sebelum peluncuran, bencana sudah mulai terjadi,” ujarnya.
Sejak diluncurkan, dasbor tersebut langsung diminta untuk difungsikan secara penuh. Pembaruan data dilakukan dua kali sehari, yakni pukul 09.00 WIB dan 21.00 WIB.
“Semua data yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim di daerah sebelum dipublikasikan,” kata Rudy.
Pada tahap awal, ia mengakui sempat terjadi keterlambatan input data karena petugas di lapangan fokus pada penanganan bencana. Namun, kini mekanisme verifikasi dan unggah data berjalan lebih lancar. Dasbor Satu Data Bencana dapat diakses publik melalui situs dashboardbencana.sumbarprov.go.id.
Rudy mengingatkan media dan masyarakat untuk memahami jadwal pembaruan data agar tidak terjadi perbedaan informasi selama proses input berlangsung. Data final untuk hari berjalan dipublikasikan setiap pukul 21.00 WIB setelah verifikasi selesai.
Diskominfotik Sumbar juga memanfaatkan dasbor tersebut untuk mendukung instansi teknis, seperti Balai Monitor (Balmon), dalam menentukan lokasi pemasangan perangkat komunikasi darurat, termasuk Starlink.
“Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengumpulkan lokasi prioritas pemasangan Starlink, terutama di jalur ekstrem yang rawan longsor dan minim akses komunikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan komunikasi menjadi faktor penting dalam operasi penyelamatan, baik bagi warga terdampak maupun petugas di lapangan. Sistem Satu Data Bencana merupakan hasil kolaborasi Diskominfo, BPBD, dan Universitas Andalas.
Sistem tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu dasbor publik yang dapat diakses tanpa login, serta aplikasi input data untuk pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan pusat data provinsi. Data yang dihimpun mencakup empat klaster besar: prabencana, kejadian bencana, penanggulangan bencana, dan pendanaan bencana. (rdr/ant)
