PADANG, RADARSUMBAR.COM — Ketua DPD PKS Kota Padang, Mulyadi Muslim, menegaskan bahwa seluruh Anggota Legislatif (Aleg) PKS di DPRD Kota Padang harus berada di garda terdepan dalam mengawal hak-hak warga yang terdampak banjir dan longsor.
Instruksi ini disampaikan Mulyadi pada Selasa (2/12/2025), menanggapi perkembangan situasi pascabencana yang masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Menurut Mulyadi Muslim, jumlah pengungsi di tiga kecamatan terdampak — Pauh, Kuranji, dan Koto Tangah — kini telah mencapai sekitar 4.500 orang.
Selain kerusakan rumah warga, bencana juga menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas umum dan infrastruktur.
“Rumah warga banyak yang rusak berat bahkan hanyut, serta kerusakan infrastruktur juga sangat besar,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan data terbaru dari Pemerintah Kota Padang, total kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Kondisi ini, menurutnya, menuntut peran aktif para aleg PKS untuk memastikan seluruh hak warga terpenuhi secara maksimal.
“Kita minta aleg PKS mengawal hak-hak warga mulai dari sembako, pakaian, hingga bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca masa darurat. Begitu juga dengan bantuan usaha ekonomi warga,” tegas Mulyadi.
Ia menambahkan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus dioptimalkan dalam situasi seperti ini, agar proses penyaluran bantuan, pendataan, dan pemulihan berjalan akuntabel serta berpihak kepada warga yang paling terdampak.
“Aleg PKS harus terdepan mengawalnya, sebagaimana kader PKS yang selama ini selalu terdepan dalam aksi peduli bencana,” kata Mulyadi Muslim menutup pernyataannya. (rdr)
