Mulyadi juga menyoroti penggunaan sejumlah fasilitas umum sebagai lokasi pengungsian saat masa darurat, khususnya di Kecamatan Pauh.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut dapat dimaklumi selama masa tanggap darurat, tetapi pemerintah harus segera menghadirkan solusi konkret untuk fase pascabencana.
“Begitu juga warga yang rumahnya rusak berat dan hanyut seperti di Lubuk Rayo, Kelurahan Koto Pulai Indah Kapuk. Solusinya harus jelas.”
“Apakah rehab-rekon di tanah warga, dipindah ke rusunawa, atau dibangunkan di tanah milik pemko? Ini harus diputuskan segera,” ucap Sekretaris MUI Kota Padang ini.
Terkait mitigasi, Mulyadi mendesak agar alat deteksi dini bencana (Early Warning System/EWS) segera dilengkapi dan difungsikan pada enam sungai utama di Kota Padang untuk mencegah jatuhnya korban pada kejadian serupa di masa mendatang.
Ia menutup dengan penegasan bahwa pemerintah kota harus meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dalam situasi bencana.
“Eksekutif harus lebih profesional dalam bekerja dan melayani masyarakat. Ukuran keberhasilan pemerintah itu pelayanan, bukan penghargaan,” tegas Mulyadi Muslim. (rdr)
