PADANG, RADARSUMBAR.COM — Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Mulyadi Muslim menegaskan agar Pemerintah Kota Padang bekerja lebih profesional dalam penanganan pascabencana banjir bandang dan galodo yang melanda sejumlah wilayah.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BPBD Kota Padang pada Selasa (2/12/2025) di Kantor DPRD Padang.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi menyoroti tidak konsistennya data jumlah warga terdampak bencana dalam tiga hari terakhir. Ia menilai perubahan data yang terlalu sering menunjukkan lemahnya koordinasi dan validasi di tingkat eksekutif.
“Data warga terdampak yang berubah-ubah dalam tiga hari ini adalah bukti kerja pemerintah masih lemah. Kita minta ini dibenahi, karena data adalah dasar dari semua kebijakan,” tegas Mulyadi Muslim yang juga Ketua DPD PKS Kota Padang ini.
Ia juga menyoroti belum tuntasnya proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di tingkat kecamatan yang semestinya menjadi bantalan awal penanganan darurat dan pemulihan cepat bagi warga.
Tak hanya itu, Mulyadi mengungkapkan bahwa terdapat sekolah yang hanyut di Kecamatan Koto Tangah, serta sejumlah fasilitas pendidikan lain yang terdampak berat.
Menurutnya, pemkot harus segera memastikan proses penggantiannya agar layanan pendidikan tidak terganggu berkepanjangan.
Mulyadi juga menyoroti penggunaan sejumlah fasilitas umum sebagai lokasi pengungsian saat masa darurat, khususnya di Kecamatan Pauh.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut dapat dimaklumi selama masa tanggap darurat, tetapi pemerintah harus segera menghadirkan solusi konkret untuk fase pascabencana.
“Begitu juga warga yang rumahnya rusak berat dan hanyut seperti di Lubuk Rayo, Kelurahan Koto Pulai Indah Kapuk. Solusinya harus jelas.”
“Apakah rehab-rekon di tanah warga, dipindah ke rusunawa, atau dibangunkan di tanah milik pemko? Ini harus diputuskan segera,” ucap Sekretaris MUI Kota Padang ini.
Terkait mitigasi, Mulyadi mendesak agar alat deteksi dini bencana (Early Warning System/EWS) segera dilengkapi dan difungsikan pada enam sungai utama di Kota Padang untuk mencegah jatuhnya korban pada kejadian serupa di masa mendatang.
Ia menutup dengan penegasan bahwa pemerintah kota harus meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dalam situasi bencana.
“Eksekutif harus lebih profesional dalam bekerja dan melayani masyarakat. Ukuran keberhasilan pemerintah itu pelayanan, bukan penghargaan,” tegas Mulyadi Muslim. (rdr)
