JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Sosial menyesuaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) triwulan IV 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar tetap tepat sasaran di tengah kondisi tanggap darurat bencana.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan penyesuaian dilakukan agar bantuan tetap diterima keluarga penerima manfaat (KPM) meski sebagian wilayah masih terdampak banjir, tanah longsor, dan terputusnya akses transportasi.
“Tentu menyesuaikan situasi dan kondisi di daerah bencana, penyaluran dilakukan dengan cara-cara yang memungkinkan,” ujar Saifullah saat meninjau penyaluran BLTS di Kota Bandung, Jumat.
PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur bansos akan menentukan metode distribusi yang bisa menjangkau penerima manfaat di lokasi terdampak, termasuk menyalurkan langsung ke pengungsian bila diperlukan.
Kementerian Sosial juga menginstruksikan seluruh pilar sosial, seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), pendamping PKH, dan relawan, untuk berkoordinasi intensif dengan PT Pos guna memastikan penyaluran berjalan aman, tepat sasaran, dan menjangkau kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“PT Pos terus konsolidasi, menyalurkan di daerah terdampak dengan bekerja sama pemerintah setempat dan petugas Kemensos di lapangan seperti Tagana,” tambah Saifullah.
Ia menegaskan bahwa fleksibilitas pola penyaluran sangat penting karena situasi bencana bisa berubah cepat. Penyaluran akan menyesuaikan kondisi lapangan serta rekomendasi pemerintah kabupaten dan kota terdampak.
Kementerian Sosial sebelumnya mendapat penugasan menyalurkan bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), sembako (BPNT), dan BLTS untuk triwulan IV 2025 kepada 35.046.783 KPM, terdiri dari 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Masing-masing penerima menerima dana stimulan senilai Rp900 ribu–Rp1,2 juta.
Penyaluran tahap pertama pada Oktober telah menjangkau 15,7 juta KPM. Tahap kedua pada November menyasar 11,6 juta KPM, sementara tahap ketiga pada Desember 2025 menargetkan lebih dari delapan juta KPM baru. Penyaluran ditargetkan selesai akhir tahun ini untuk menjaga daya beli masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. (rdr/ant)
