PADANG, RADARSUMBAR.COM — Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang, Mulyadi Muslim, menyoroti nasib guru di Indonesia yang menurutnya masih jauh dari kata layak, meskipun profesi ini memegang peran paling penting dalam membangun peradaban bangsa.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam dialog di kanal YouTube PKSTV Sumbar berjudul “Hari Guru, Tapi Guru Menangis? Tuntutan Selangit, Fasilitas Sulit” pada Selasa (25/11/2025).
Mulyadi, yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, menegaskan bahwa dalam setiap proses perubahan, guru adalah komponen paling menentukan.
Ia mencontohkan kisah Jepang pasca-bom atom, ketika Kaisar Hirohito lebih dulu menanyakan jumlah guru yang tersisa dibandingkan aset lainnya.
Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa peradaban hanya dapat dibangun melalui keteguhan dan kualitas guru.
Namun di balik peran strategis tersebut, Mulyadi menyayangkan bahwa banyak guru justru menghadapi kondisi yang berat.
Dia menyinggung fenomena guru yang berurusan dengan aparat akibat laporan orang tua, serta masih banyaknya guru di daerah yang belum menikmati sertifikasi, TPP, atau tunjangan lainnya.
Selain kesejahteraan, beban administrasi yang berlebihan juga disebut menguras energi guru dan mengganggu fokus mereka dalam membangun karakter siswa.
Mulyadi meminta pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada guru untuk menjalankan peran sebagai pendidik tanpa intervensi yang tidak perlu.
Ia menegaskan pentingnya pemenuhan hak dan tunjangan sebagai bentuk komitmen negara menghadirkan keberlanjutan peradaban.
Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan karakter dan kapasitas siswa melalui penanaman etika, dorongan untuk memiliki cita-cita besar, serta kemampuan belajar berkelanjutan.
Menurutnya, tiga unsur ini menjadi fondasi dalam mencetak generasi yang mampu membawa perubahan.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Mulyadi Muslim menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan hak guru, baik honorer maupun PNS.
“Kami juga mendukung program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya negara memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” katanya. (rdr)
