DPRD dan Wako Padang menyepakati APBD 2026. (Foto: Ist)
Fadly menegaskan bahwa penyempurnaan yang dilakukan DPRD tetap menjaga fokus pemerintah pada prioritas pembangunan. Program di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan akan menjadi perhatian utama pada tahun 2026.
“Program-program unggulan seperti Padang Melayani, Padang Juara, Smart Surau, dan lainnya tetap harus direalisasikan. Kalaupun ada pembangunan infrastruktur yang belum menjadi prioritas di 2026, kita sepakati untuk diundur ke 2027,” tambahnya.
Sementara itu Ketua DPRD Padang Muharlion menegaskan bahwa pembahasan APBD 2026 dilaksanakan melalui serangkaian rapat komisi, rapat gabungan komisi, hingga finalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak Juli hingga November 2025.
“Pembahasan ini bukan sekadar teknis anggaran, tetapi kerja kolektif untuk menentukan arah pembangunan Kota Padang pada tahun 2026. Kami melaksanakannya dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas,” katanya.
Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. (rdr/adv)
