PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11/2025).
Rapat diawali dengan penyampaian pandangan akhir seluruh fraksi yang berisi berbagai catatan, rekomendasi, serta usulan penyempurnaan terhadap rancangan anggaran. Proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan arah pembangunan tahun 2026 sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah pusat.
Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kolaborasi DPRD dalam pembahasan APBD 2026. Ia menegaskan bahwa meski terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program prioritas daerah.
“Alhamdulillah kita baru saja menetapkan anggaran 2026. Tentu dengan segala keterbatasan, namun Alhamdulillah kita bisa menyepakati struktur pembangunan yang akan kita jalankan di tahun 2026,” ujar Fadly.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Padang tetap optimis menjalankan program unggulan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Pemko juga akan berupaya mencari sumber pendanaan di luar APBD agar program utama tetap terealisasi.
“Kita tetap meyakini bahwa program-program unggulan ini harus kita realisasikan. Inilah yang menjadi pembahasan bersama DPRD bagaimana program unggulan tetap tercapai, meskipun APBD dirampingkan sesuai arahan pemerintah pusat,” jelasnya.
DPRD dan Wako Padang menyepakati APBD 2026. (Foto: Ist)
Fadly menegaskan bahwa penyempurnaan yang dilakukan DPRD tetap menjaga fokus pemerintah pada prioritas pembangunan. Program di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan akan menjadi perhatian utama pada tahun 2026.
“Program-program unggulan seperti Padang Melayani, Padang Juara, Smart Surau, dan lainnya tetap harus direalisasikan. Kalaupun ada pembangunan infrastruktur yang belum menjadi prioritas di 2026, kita sepakati untuk diundur ke 2027,” tambahnya.
Sementara itu Ketua DPRD Padang Muharlion menegaskan bahwa pembahasan APBD 2026 dilaksanakan melalui serangkaian rapat komisi, rapat gabungan komisi, hingga finalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak Juli hingga November 2025.
“Pembahasan ini bukan sekadar teknis anggaran, tetapi kerja kolektif untuk menentukan arah pembangunan Kota Padang pada tahun 2026. Kami melaksanakannya dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas,” katanya.
Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. (rdr/adv)
