Selain itu, pemerintah menyiapkan Beasiswa Dharmasraya Juara berbasis STEM untuk meningkatkan daya saing generasi muda di bidang sains, teknologi, matematika, dan rekayasa. Langkah ini didorong untuk meningkatkan skor PISA nasional dan mencetak sumber daya manusia berkompetensi global.
Akses pendidikan digital juga diperluas melalui penyediaan internet gratis di wilayah blankspot, sehingga pemerataan mutu pendidikan tidak hanya bertumpu pada fasilitas fisik, tetapi juga akses teknologi.
Prioritas Ketahanan Pangan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menekan stunting, tetapi juga dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal. Jika pasokan pangan didapatkan dari petani, peternak, dan UMKM Dharmasraya, perputaran ekonomi diperkirakan mencapai Rp31,6 miliar per bulan atau Rp380 miliar per tahun.
Pemerintah juga memperkuat program One Village One Product (OVOP) dengan delapan komoditas kunci: ayam KUB, sapi, ikan, jagung, telur, beras, kambing, dan pakan. Program ini melibatkan pemuda desa guna mengurangi pengangguran dan mendorong hilirisasi pangan lokal.
Program OVOP diperkirakan dapat menahan potensi kebocoran ekonomi daerah hingga Rp600 miliar per tahun, apabila kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi oleh petani dan UMKM lokal.
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah
Untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, Dharmasraya mendorong peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak daerah, pembentukan BUMD di sektor pertanian, pangan, dan pertambangan, hilirisasi usaha pertanian seperti RMU dan pabrik pakan, serta pembukaan Samsat Nagari guna memperluas basis wajib pajak.
Bupati menegaskan, strategi ini merupakan komitmen agar APBD Dharmasraya 2026 menjadi instrumen pembangunan nyata yang memperkuat pendidikan, mendorong ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan.
Ia kembali menegaskan bahwa porsi belanja pegawai yang terlihat besar bukan karena pemborosan atau kenaikan gaji ASN, tetapi karena pemotongan besar pada TKD. Belanja pegawai merupakan hak aparatur negara — guru, tenaga kesehatan, hingga aparat layanan publik — yang tidak dapat ditunda. Pemotongan TKD otomatis mempersempit ruang anggaran pembangunan. (rdr/ant)
