PULAUPUNJUNG, RADARSUMBAR.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 menghadapi tekanan berat setelah Pemerintah Pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 20–25 persen. Pemotongan tersebut membuat ruang fiskal daerah menyempit drastis hingga hanya menyisakan 2,2 persen dari total APBD untuk pembiayaan pembangunan produktif.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian orientasi anggaran. Meski porsi belanja pegawai tahun 2026 mencapai lebih dari 50 persen, Bupati menegaskan hal tersebut bukan akibat kenaikan beban aparatur, melainkan turunnya pendapatan daerah yang membuat belanja wajib tampak dominan. Secara nominal, anggaran belanja pegawai tidak meningkat dibandingkan tahun 2025.
Belanja pegawai tetap menjadi kewajiban konstitusional yang tidak dapat ditunda, sehingga efisiensi ketat pada pos anggaran lain menjadi satu-satunya cara agar pembangunan tetap berjalan.
Dalam rapat paripurna jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD, Jumat (21/11/2025), Bupati menyampaikan bahwa kebijakan anggaran tahun 2026 akan mengikuti prinsip money follows program. Setiap rupiah APBD diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menargetkan penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebagai langkah penghematan, pemerintah memangkas perjalanan dinas hingga 25 persen dan memotong kegiatan seremonial serta rutinitas nonproduktif hingga 50 persen melalui Surat Edaran Bupati. Penghematan tersebut akan dialihkan pada program prioritas.
Untuk memastikan pemerataan pembangunan, pemerintah menerapkan sistem scoring dalam menyeleksi usulan Musrenbang senilai Rp2 triliun. Skor ditentukan berdasarkan dampak pada ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah mengakui ruang pembangunan yang tersisa hanya 2,2 persen, namun menegaskan komitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat melalui rasionalisasi belanja tidak produktif dan penguatan belanja modal untuk layanan dasar.
Menurut Bupati, kebijakan ini mungkin tidak populer, tetapi diperlukan agar APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi.
Fokus pada Pendidikan
Meski ruang fiskal tertekan, sektor pendidikan justru diperkuat. Dharmasraya menjadi salah satu dari 105 daerah nasional yang membangun Sekolah Rakyat, fasilitas pendidikan berasrama dengan pembiayaan penuh untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
