Untuk memperkuat pengawasan dan penindakan, Andre mengusulkan pembentukan satgas penegakan hukum yang melibatkan Pertamina, Kementerian ESDM, Kemendagri, kepolisian, serta unsur TNI seperti Polda dan Korem di daerah. Ia menegaskan pentingnya dukungan penuh pemerintah untuk menindak siapa pun yang membekingi mafia BBM. “Ini yang disebut Pak Presiden Prabowo kebocoran itu. Presiden sudah bilang, siapa pun backing-nya, mau jenderal mana pun, tetap disikat,” ujar Andre.
Dalam kesempatan itu, Andre juga menyoroti persoalan infrastruktur penyimpanan BBM di Sumbar yang dinilainya rentan. Saat ini, daerah tersebut hanya mengandalkan satu storage di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Jika terjadi gangguan, suplai BBM harus dialihkan melalui jalur darat dari Pekanbaru atau Jambi.
Ia kembali meminta Pertamina mempercepat kajian dan realisasi pembangunan storage tambahan di wilayah Pasaman Barat, terutama di Air Bangis, untuk memastikan pasokan BBM bagi masyarakat lebih aman dan stabil. Pembangunan storage baru tersebut, kata Andre, akan mendukung pemerataan ekonomi dan memperkuat ketahanan energi di Sumatera Barat. (rdr)
