JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan yang positif berkat pengawalan dari berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri.
“Menurut saya perkembangannya luar biasa, ini karena dikawal banyak pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian, gubernur, wali kota, bupati, termasuk TNI dan Polri,” ujar Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait evaluasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang, Kamis.
Kolaborasi tersebut, kata Gus Ipul, mampu mengatasi satu per satu persoalan yang sempat muncul di awal pelaksanaan program. Ia mengakui bahwa pada tahap awal, Program Strategis Nasional ini menghadapi sejumlah kendala, namun memasuki bulan kedua dan ketiga banyak permasalahan yang mulai terselesaikan.
Menurutnya, para pelajar kini telah beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang diterapkan di Sekolah Rakyat. Dukungan para guru menjadi faktor penting, terlebih para siswa harus tinggal jauh dari orang tua.
“Alhamdulillah berjalan dengan baik, kami monitor setiap minggunya,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya memenuhi pembangunan fasilitas gedung permanen untuk mendukung Sekolah Rakyat. Ia berharap jumlah titik penyelenggaraan dapat terus bertambah pada tahun depan agar semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang layak, sejalan dengan tujuan program untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Mudah-mudahan di awal tahun sudah dibangun lagi, dan kira-kira tahun depan direncanakan ada 200 titik. Untuk Jawa Timur sekitar 26 titik rintisan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 104 unit Sekolah Rakyat tahap kedua pada 2026. Titik-titik tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi tindak lanjut dari renovasi 165 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II direncanakan dilakukan secara permanen di lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah, dan ditargetkan selesai sebelum Tahun Ajaran 2026/2027. (rdr/ant)
