Ketiganya akan dioptimalkan, dengan prinsip pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Ia kemudian menyampaikan strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan:
- Meningkatkan kualitas investasi, khusus hilirisasi, manufaktur, dan produktivitas pertanian.
- Reformasi regulasi dan perizinan agar lebih sederhana dan ramah investor.
- Digitalisasi ekonomi untuk memperkuat UMKM dan petani.
- Revitalisasi infrastruktur seperti Teluk Bayur, jalur kereta Sawahlunto–Padang, dan Bandara BIM.
- Penguatan SDM dan kewirausahaan.
Mahyeldi menargetkan sektor pariwisata akan menjadi lokomotif pertumbuhan baru karena pengaruh berantainya terhadap kuliner, akomodasi, transportasi, dan UMKM.
Data BPS menunjukkan pertanian masih menyumbang 21,76 persen PDRB Sumbar, disusul perdagangan 16,41 persen yang mayoritas digerakkan UMKM.
“Pembangunan bukan hanya soal jalan dan jembatan, tapi membangun martabat rakyat. Dengan kerja keras dan kebersamaan, Sumbar bisa menjadi kekuatan ekonomi utama di Sumatera dan berkontribusi pada Indonesia Emas 2045,” kata Mahyeldi.
Sementara itu Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram menegaskan pentingnya data lapangan sebagai dasar dalam merumuskan serta memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi yang akurat. Jadi rekomendasi yang diberikan, tidak hanya berlandaskan teori, tapi juga fakta.
“Kebijakan yang dihasilkan dari Temu Responden ini tidak hanya bersandar pada teori ataupun asumsi, tetapi berpijak pada fakta dan dinamika yang benar-benar terjadi di lapangan,” ujar Majid.
Ia menyebut, sinergi BI dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. (rdr/adpsb/nov/bud)
