Sementara Asisten Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi menyampaikan hingga saat ini sudah puluhan wali murid yang melapor dari lima sekolah dasar di Padang. “Keluhannya sama anak tidak mendapatkan hak belajar di sekolah karena belum vaksin,” ujarnya. Ia melihat ada potensi maladministrasi akan dibuktikan setelah pemanggilan pihak terkait yaitu sekolah dan Dinas Pendidikan Padang.
Layanan pendidikan sifatnya wajib, pemerintah tidak bisa menolak anak begitu saja atau dipulangkan ke orang tua karena vaksin, katanya.
Ia menyayangkan pendidikan distop bagi anak yang belum vaksin sementara dari laporan yang masuk ada orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya vaksin tapi masih daftar tunggu. “Ada juga yang sudah mau vaksin tapi stok kosong sehingga tetap tidak boleh belajar di sekolah,” katanya.
Ia menambahkan setelah laporan ini akan memeriksa sekolah dan Dinas Pendidikan dan tidak menutup kemungkinan atasan Dinas Pendidikan yaitu Wali Kota Padang akan dipanggil.
Sebelumnya beredar surat edaran Dinas Pendidikan Padang no 421/46/Dikbud/Dikdas.03/2022 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 tahun untuk Pencegahan COVID-19. Pada poin kedua surat edaran tersebut tertulis bagi siswa yang belum/tidak divaksin agar melaksanakan pembelajaran secara mandiri di rumah didampingi orang tua. (ant)
