PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali mencatat kinerja positif dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 November 2025, realisasi pendapatan dan belanja daerah Sumbar berhasil melampaui rata-rata nasional.
Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menunjukkan realisasi pendapatan APBD Sumbar mencapai 83,11 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 79,58 persen. Sementara realisasi belanja daerah berada pada level 74,28 persen, jauh di atas rerata nasional yang baru mencapai 64,43 persen. Dengan capaian tersebut, Sumbar masuk dalam jajaran provinsi dengan performa fiskal terbaik menjelang akhir triwulan IV.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan bahwa kinerja positif ini merupakan hasil konsistensi Pemprov dalam melakukan pengendalian anggaran sejak awal tahun.
Arry menjelaskan terdapat tiga strategi utama yang dijalankan secara berkala, yaitu:
Evaluasi kinerja bulanan, dipimpin langsung Gubernur bersama seluruh Kepala OPD untuk memantau realisasi fisik dan keuangan secara real-time.
Penerapan lelang dini guna mempercepat pelaksanaan program prioritas dan pembangunan infrastruktur.
Akselerasi proyek berdaya ungkit, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat. Kegiatan dapat dimulai lebih awal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Arry di Padang, Senin (17/11/2025).
Ia menekankan bahwa percepatan belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritmenya harus dijaga, terutama belanja modal dan layanan publik, tanpa mengurangi akuntabilitas,” ujarnya.
Kemendagri juga mencatat adanya peningkatan signifikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar, yang didorong oleh optimalisasi pajak kendaraan bermotor, efisiensi penagihan retribusi, serta implementasi layanan digital perpajakan daerah.
Atas capaian tersebut, Arry mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga performa fiskal. Namun, ia mengingatkan agar kinerja tetap dijaga hingga akhir tahun.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Tetapi kita tidak boleh lengah. Seluruh program prioritas harus dipastikan berjalan optimal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas belanja. “Percepatan itu perlu, tetapi akuntabilitas tetap nomor satu. Semua harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran,” tutupnya. (rdr/ant)
