PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat (P2H) Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menegaskan bahwa pengawasan Pemilu yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui keterlibatan masyarakat dan pengawas yang profesional.
“Guna mewujudkan pengawasan Pemilu yang berkualitas, diperlukan partisipasi masyarakat serta pengawas yang kompeten,” kata Khadafi saat membuka Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di kantor Bawaslu Pesisir Selatan, Minggu (16/11).
Menurutnya, pengalaman pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendorong Bawaslu untuk memberikan pendidikan pengawasan bagi generasi muda.
“Pasca-Pemilu menjadi momentum penting untuk mencetak kader penggerak pengawasan partisipatif. Kita libatkan pelajar SMA, madrasah, OKP, akademisi, hingga kelompok masyarakat,” ujar Khadafi yang juga Anggota Bawaslu Sumbar.
Program P2P juga menjadi wadah bagi pengawas Pemilu untuk mendengar langsung berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya.
“Kita harap ke depan Undang-Undang Pemilu menyertakan pasal-pasal yang lebih relevan dengan kondisi kekinian,” ucapnya.
Khadafi mencontohkan perubahan pola politik uang yang kini memanfaatkan dompet digital seperti Gopay, Dana, hingga SeaBank, seiring kebiasaan belanja masyarakat yang beralih ke platform daring. Sementara itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 masih mengatur politik uang dalam bentuk konvensional seperti amplop atau sembako.
Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pengawas Pemilu dan masyarakat. Secara khusus, ia meminta Bawaslu Pesisir Selatan menjadi “rumah bersama” yang terbuka bagi siapa pun untuk mengakses informasi dan data terkait demokrasi maupun pengawasan Pemilu.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mendukung pernyataan tersebut. Ia menyebut P2P merefleksikan keberagaman masyarakat di daerah itu.
“Ada dosen, siswa MAN 2 Pessel, SMAN 3 Painan, perwakilan OKP seperti HMI, GMNI, semua hadir. Peserta juga berasal dari wilayah utara seperti Koto XI Tarusan hingga selatan seperti Lunang dan Silaut,” ujarnya.
P2P Bawaslu Pesisir Selatan dilaksanakan selama satu hari dan diikuti 40 peserta. Kegiatan meliputi pendalaman materi melalui modul, penyampaian tugas, hingga penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), dengan fokus pada pencegahan pelanggaran, pelaporan dugaan pelanggaran, serta peningkatan pengawasan partisipatif.
Fasilitas materi diberikan oleh Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Syauqi Fuadi; Anggota/Kordiv P2H Nurmaidi; Syafrizal; serta Anggota/Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bambang Putra Niko. Dari Bawaslu Sumbar hadir Kepala Bagian Pengawasan, Fadhlul Hanif, beserta tim. (rdr/ant)
