“Sebagaimana dicatat oleh Bank of Ghana (2007) dan Bank Sentral Turki (2005), redenominasi di tengah stabilitas makro terbukti menurunkan friksi transaksi dan menyederhanakan sistem pembayaran. Sebaliknya, kasus Zimbabwe (2008) gagal karena inflasi ekstrem dan hilangnya kepercayaan publik,” jelasnya.
Fakhrul juga menilai bahwa redenominasi dapat menjadi jembatan menuju era Digital Rupiah (Central Bank Digital Currency/CBDC) yang sedang disiapkan Bank Indonesia.
“Dengan nominal yang lebih sederhana, CBDC akan lebih mudah diterapkan untuk transaksi mikro, lintas platform, dan lintas wilayah,” ungkapnya.
Ia mengutip studi Bank for International Settlements yang menegaskan bahwa penyederhanaan nominal mata uang dapat meningkatkan interoperabilitas, efisiensi, dan kesederhanaan desain sistem pembayaran ritel.
Dengan inflasi Indonesia yang kini di bawah 3 persen dan stabilitas sistem keuangan yang kuat, Fakhrul menyebut redenominasi dalam situasi seperti ini merupakan langkah antisipatif, bukan reaktif.
“Seperti yang dicatat Bank of Ghana dalam Redenomination Report 2007, keberhasilan redenominasi ditentukan oleh stabilitas makro, inflasi rendah, nilai tukar yang terkendali, dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan,” jelasnya.
Namun, Fakhrul mengingatkan bahwa implementasi redenominasi perlu masa transisi dan komunikasi publik yang cermat, agar masyarakat memahami perubahan tanpa kebingungan.
“Redenominasi adalah bagian dari reformasi sistem moneter yang modern, bukan kosmetik ekonomi. Ia harus disiapkan matang, disosialisasikan luas, dan dijalankan bertahap agar benar-benar memberi manfaat bagi efisiensi ekonomi nasional,” tutupnya. (rdr/infopublik)
