PADANG, RADARSUMBAR.COM – DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Padang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD Padang, Rabu (12/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri, serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Dari pihak Pemerintah Kota Padang hadir Wali Kota Fadly Amran bersama jajaran kepala OPD, camat, direktur BUMD, pimpinan RSUD dr. Rasidin, unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Fadly Amran menanggapi pandangan fraksi-fraksi terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ia menegaskan, kebijakan umum pendapatan daerah difokuskan pada target penerimaan yang rasional dan terukur, dengan mempertimbangkan dana transfer, realisasi tahun sebelumnya, serta potensi ekonomi lokal.
“Hal ini sejalan dengan pandangan Fraksi Demokrat,” ujar Fadly.
Terkait penurunan pendapatan daerah sebesar Rp345,8 miliar dibandingkan kesepakatan awal KUA-PPAS, Pemko Padang menyiapkan langkah strategis, seperti optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi serta penguatan pengawasan oleh satgas pendapatan.
Rencana penurunan target PAD dari Rp1,126 triliun menjadi Rp1,005 triliun saat ini masih dibahas antara Banggar, TAPD, dan OPD penghasil PAD.
Menjawab pertanyaan Fraksi PAN dan Golkar, Fadly menjelaskan upaya peningkatan realisasi retribusi melalui percepatan serah terima aset Pasar Raya Fase VII dari Kementerian PUPR, peningkatan pengawasan pemotongan hewan di luar RPH, serta penataan ulang sistem retribusi sampah dan parkir.
Pemko juga berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah serta memperkuat kerja sama dengan Pemprov Sumbar dalam sosialisasi pajak kendaraan bermotor.
Fokus Belanja dan Efisiensi
Menurunnya pendapatan transfer sebesar Rp345,8 miliar membuat Pemko Padang memprioritaskan belanja pada program wajib dan pelayanan dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Belanja juga diarahkan untuk mendukung program strategis nasional, seperti implementasi Sekolah Rakyat dengan pengadaan tanah senilai Rp17 miliar, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem.
Selain melakukan efisiensi dan refocusing kegiatan nonprioritas, Pemko juga menyiapkan anggaran Rp428,5 miliar untuk gaji dan tunjangan PPPK, serta memperluas program BPJS Kesehatan gratis dari 43,6 ribu jiwa menjadi 86,3 ribu jiwa pada 2026 dengan kebutuhan anggaran Rp39,1 miliar.
Menanggapi Fraksi PKS, Fadly menyebut Pemko tengah menyusun perubahan struktur OPD melalui penggabungan beberapa dinas dan bagian di Sekretariat Daerah.
Pembiayaan Daerah
Pada aspek pembiayaan, Pemko menyesuaikan proyeksi SiLPA 2025 dari Rp81,4 miliar menjadi Rp65,9 miliar akibat pembatalan rencana pinjaman daerah.
Pinjaman daerah sebesar Rp81,4 miliar nantinya akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur publik, seperti revitalisasi kawasan Pasar Raya dan Pantai Padang, dengan skema pembayaran 2027–2029.
“Seluruh rencana pinjaman telah disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD,” tegas Fadly.
Ia berharap RAPBD 2026 dapat disusun secara realistis, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (rdr/adv)
