PADANG, RADARSUMBAR.COM – Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) oleh Pemerintah Pusat pada tiga kota di Sumatera Barat, (Padang Panjang, Bukittinggi dan Kota Padang) mesti disikapi dan ditindaklanjuti secara serius dan upaya sistematis oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Pendekatan penanganannya tidak bisa lagi normatif dan basa basi.
Walau PPKM diterapkan di tingkat Kota, namun Gubernur selaku Ketua Satgas provinsi harus juga turun tangan langsung bagaimana covid19 ini menjadi musuh bersama bagi seluruh komponen masyarakat di Sumatera Barat sehingga penyebaran virus ini dapat dicegah lebih dini, termasuk upaya penanganan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena positif.
Demikian disampaikan Hidayat, anggota DPRD Sumbar saat ditanya wartawan. “Kita mesti jujur melihat kondisi peningkatan kasus aktif positif Covid19 yang terus meningkat beberapa minggu belakangan, bahkan pada Jumat (9/7/2021) lalu hampir mencapai 1000 kasus. Gubernur mesti langsung turun tangan, tidak cukup tunjuk tangan,” harap Hidayat, Sabtu (10/7/2021).
Artinya, jelas Hidayat, upaya dan strategi pencegahan dan penanganan Covid19 yang dilakukan selama ini mesti dievaluasi menyeluruh. Gubernur tidak perlu malu atau risih dengan fakta hulu dan hilir hari ini, walau di sisi lain apresiasi upaya Gubernur telah melakukan rapat rapat koordinasi dengan berbagai komponen dari unsur pemerintahan dan masyarakat hingga penerbitan SK baru tentang Struktur Organisasi Satgas Penanganan Covid19.
“Itu kita apresiasi sembari menunggu upaya upaya taktis yang akan dilaksanakan dari Satgas,” jelas Ketua Fraksi Gerindra ini.
Penetapan PPKM ini tentu ada dasarnya, seperti disebabkan oleh kasus aktif meningkat signifikan, pencapaian vaksinasi kurang dari 50%, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid19, rasio keterpenuhan (Bed of Occupancy/BOR) terus meningkat atau lebih dari 45%.
“Dasar penetapan PPKM ini tentu tidak bisa disikapi dengan pendekatan normatif lagi. Mesti ada upaya dan strategi luar biasa yang berkesinambungan, terarah dan terukur dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat hingga ke Nagari, Kelurahan dan RT sehingga penyebaran virus ini tidak kian meluas,” harapnya.
Tidak hanya soal kebutuhan contingency plan atau konsep peta jalan pencegahan dan penanganan covid19 yang mesti disampaikan Pemrov ke publik. Namun lebih jauh mesti ada keteladan dari pemimpin berbagai tingkatan, terutama dari penyelenggara pemerintahan daerah.
Dijelaskannya, walau PPKM ditetapkan di tiga Kota, namun rasio positif rate di kabupaten kota se Sumatera Barat selalu bergerak dinamis sehingga bukan tidak mungkin beberapa kabupaten dan kota lain ke depan bisa terkena PPKM juga.
Atas pertimbangan potensi tersebut, upaya menjadikan Covid-19 ini sebagai musuh bersama dan agar penerapan PPKM berhasil maka mesti ada upaya bersama dengan semangat gotongroyong yang tinggi dalam memenangkan perang hantu ini.
