JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga beras agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi secara merata di seluruh Indonesia.
Amran mengatakan harga beras secara nasional telah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir berkat langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah.
“Harga beras sudah turun di seluruh Indonesia. Tapi kita tidak boleh puas. Insya Allah, ke depan pengawasan akan jauh lebih ketat,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (1/11).
Ia menegaskan, meskipun harga beras menurun, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan harga tetap stabil di masa mendatang.
“Intinya, harga beras sudah turun, tapi pemerintah harus tetap menjadi pengendali,” ujarnya.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras terus menggencarkan pengawasan harga agar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di seluruh provinsi.
“Masih ada beberapa daerah di atas HET, terutama wilayah non-penghasil beras seperti Papua. Tapi di Merauke, karena ada food estate, harga beras justru stabil,” jelasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hingga minggu keempat Oktober 2025, 225 kabupaten/kota mengalami penurunan harga beras—naik 25,69 persen dibanding minggu pertama Oktober. Dari total 38 provinsi, 33 provinsi mencatatkan penurunan harga beras, dengan Papua Selatan mencatat depresiasi tertinggi sebesar 1,56 persen.
Secara nasional, harga beras medium turun 1,65 persen, sementara beras premium turun 0,69 persen dibanding September 2025.
Satgas Pengendalian Harga Beras dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025 pada 20 Oktober 2025. Satgas ini beranggotakan unsur pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi, dan setiap daerah akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri.
Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog terus mengoptimalkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menekan harga di tingkat konsumen, terutama untuk beras medium yang menjadi pilihan utama masyarakat menengah ke bawah.
Hingga 30 Oktober 2025, realisasi penjualan beras SPHP mencapai 564,6 ribu ton, sementara stok beras Bulog masih kuat di angka 3,91 juta ton. Dari jumlah itu, 3,75 juta ton merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan sisanya stok komersial.
Sepanjang 2025, Bapanas telah menugaskan Bulog menyalurkan CBP melalui berbagai program seperti operasi pasar, bantuan pangan beras, dan bantuan bencana/darurat. Hingga akhir Oktober, 1,004 juta ton CBP telah tersalurkan ke masyarakat dan akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun. (rdr/ant)
