JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik dalam menyelesaikan masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh, termasuk menghitung ulang seluruh angka dan menyiapkan berbagai opsi restrukturisasi pembayaran.
Perintah itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10) malam.
“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara diminta menghitung lagi detail-detailnya, termasuk opsi seperti perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skema terbaik yang sedang dikaji,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta, Kamis malam.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
Menurut Prasetyo, pemerintah tengah menelaah berbagai skenario restrukturisasi, termasuk kemungkinan memperpanjang tenor pinjaman atau menegosiasikan ulang ketentuan utang dengan pihak kreditur.
“Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk kemungkinan meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujarnya.
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada Whoosh, tetapi juga melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem transportasi nasional.
“Mulai dari kereta non-cepat, bus, kapal, semuanya sedang coba kita benahi,” tambahnya.
Proyek KCJB Whoosh menjadi sorotan publik lantaran beban utangnya mencapai sekitar Rp116 triliun.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang tersebut karena statusnya merupakan tanggungan BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Sementara itu, Chief of Development (COD) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, mengatakan negosiasi restrukturisasi utang dengan Pemerintah China dan mitra konsorsium masih terus berlangsung.
“Negosiasi terus berjalan. Kami akan berangkat lagi ke China untuk membahas jangka waktu pinjaman, suku bunga, serta opsi mata uang yang akan digunakan,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 23 Oktober 2025. (rdr/ant)
