JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa fokus kebijakan Kemnaker pada 2026 akan diarahkan pada transformasi produktivitas nasional. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, serta penguatan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh daerah.
“Kita ingin memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas dan siap bersaing di era ekonomi baru,” ujar Yassierli, Rabu di Jakarta.
Kemnaker juga mendorong transformasi digital pelayanan publik, termasuk penguatan Pusat Pasar Kerja, pengembangan Layanan Satu Data Ketenagakerjaan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelatihan serta sertifikasi.
Selain itu, kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja terus diperkuat untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat antar pemangku kepentingan,” tambahnya.
Yassierli menegaskan komitmen menghadirkan transformasi ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kebijakan Kemnaker, menurutnya, harus memberi manfaat nyata bagi pencari kerja, pekerja, maupun dunia usaha, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kemnaker mencatat capaian penting melalui peningkatan kualitas pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan perlindungan tenaga kerja, termasuk di luar negeri.
Program unggulan, Magang Nasional Batch 2, menargetkan 80.000 peserta dan berlangsung 24 November 2025 – 23 Mei 2026. Program ini bertujuan memperkuat hubungan dunia pendidikan dan industri serta meningkatkan daya saing tenaga kerja muda. “Program magang ini bukan sekadar penempatan sementara, tetapi membangun jembatan antara kompetensi dan kebutuhan industri,” tutup Yassierli. (rdr/ant)
